PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP KORUPSI

Posted: Desember 7, 2010 in Uncategorized

A. Pendahuluan
Kata-kata korupsi sangat sering kita dengar. Korupsi hanyalah sebuah kata, namun memiliki banyak makna. Menurut Andi Hamzah dalam Pemberantasan Korupsi (2005:5), arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:462), korupsi merupakan suatu penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa korupsi adalah usaha memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Di dalam perspektif hukum Islam, arti kata korupsi juga memiliki kemajemukan. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Amrul Muzan dengan judul Korupsi, Suap, dan Hadiah Dalam Islam yang termuat dalam Jurnal Hukum Islam Vol. VIII No. 2, Desember 2008, beliau mengemukakan bahwa pengertian korupsi yang sangat banyak dari sudut pandang fiqh Islam juga mempunyai dimensi-dimensi yang berbeda. Perbedaan ini muncul karena beberapa definisi tentang korupsi merupakan bagian-bagian tersendiri dari fiqh Islam. Adapun pengertian yang termasuk makna korupsi dalam fiqh Islam adalah as-sariqah (pencurian), al-‘ghashab (penggunaan hak orang lain tanpa izin), al-‘ghulul (penyelewengan harta negara), ar-risywah (suap), al-khianah (khianat), dan al-haraabah (perampasan).
Dari serangkaian definisi korupsi baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum negara menunjukkan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan negara dan masyarakat secara luas. Hal ini disebabkan terkandungnya unsur-unsur pencurian, pemerasan, penyogokan, pemaksaan, perampokan, dan pengkianatan di dalam perbuatan korupsi. Semua unsur tersebut dapat dikategorikan tindakan kriminal yang harus diberikan hukuman setimpal bagi para pelakunya baik secara hukum syari’at Islam maupun hukum negara. Sehingga para pelakunya mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan tersebut serta menjadi ancaman bagi orang-orang yang hendak melakukan tindak pidana korupsi. Akhirnya tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan larangan korupsi, ancaman terhadap pelaku korupsi, dan sanksi-sanksi bagi koruptor ditinjau dari perspektif hukum Islam.

B. Pembahasan
Beberapa Dalil Hukum Islam Tentang Korupsi
Larangan untuk melakukan perbuatan korupsi terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadits. Walaupun secara literer tidak terdapat langsung mengenai arti kata korupsi, namun secara analogi ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut melukiskan tentang beberapa definisi korupsi sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dalam pembahasan ini, penulis hanya mengemukakan dalil-dalil tentang al-‘ghashab (penggunaan hak orang lain tanpa izin), al-‘ghulul (penyelewengan harta negara), ar-risywah (suap), al-khianah (khianat), dan al-haraabah (perampasan). Sedangkan as-sariqah (pencurian) sudah tercakup dari keseluruhan definisi tersebut. As-sariqah (pencurian) menurut penulis hanya berlaku bagi kasus pencurian di mana hasil curian telah dimanfaatkan oleh si pencuri tanpa dikembalikan hasil curiannya sehingga berlaku hukum potong tangan dalam hukum Islam. Sedangkan bagi koruptor, wajib hukumnya mengembalikan hasil usaha korupsinya secara utuh dan dikenakan hukuman sesuai dengan syari’at Islam berdasarkan putusan hakim.
Adapun dalil-dalil yang penulis kemukakan adalah pertama, yang berhubungan dengan al-‘ghashab. Dalam surat al-Kahfi ayat 79, Allah berfirman: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera dengan jalan ‘ghasab.” Kemudian Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits yang berasal dari ‘Addiy bin ‘Umairah al-Kindy yang artinya, “Hai kaum muslim, siapa saja di antara kalian yang melakukan pekerjaan untuk kami (menjadi pejabat/pegawai negara), kemudian menyembunyikan sesuatu terhadap kami walaupun sekecil jarum, berarti ia telah berbuat curang. Lalu, kecurangannya itu akan ia bawa pada hari kiamat nanti.” Selanjutnya masih terkait dengan hadits tersebut, sabda Nabi, “Siapa saja yang mengambil harta saudaranya (tanpa izin) dengan tangan kanannya (kekuasaan), ia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan diharamkan masuk surga. Seorang sahabat bertanya: Wahai Rasul, bagaimana kalau hanya sedikit saja? Rasulullah menjawab: Walaupun sekecil kayu siwak,” (HR Muslim, an-Nasai, dan Imam Malik).
Kedua dalil di atas dapat kita analogikan dengan fenomena yang terjadi saat ini. Kita tentu masih ingat beberapa pekan yang lalu mengenai kebobolan kas daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebesar 220 miliar. Sampai saat ini pihak kepolisian masih menyidik kasus tersebut karena dicurigai adanya dugaan korupsi. ‘Ghasab di sini dapat dilihat dari adanya permainan beberapa pejabat daerah dengan cara memanfaatkan uang rakyat untuk diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Mandiri Cabang Jelembar Jakarta. Hasil bunga deposito dimanfaatkan oleh beberapa individu dan parahnya lagi uang tersebut malah mengucur ke rekening pribadi masing-masing atau perantara mereka. Padahal pihak legislatif Aceh Utara mengklaim bahwa uang tersebut sedianya diperuntukkan bagi pembangunan daerah, namun telah digunakan untuk kepentingan beberapa orang tanpa izin (‘ghasab) dari beberapa pihak yang terkait. Akibat dari perbuatan tersebut, beberapa sektor pembangunan di Aceh Utara mengalami hambatan.
Jelaslah bahwa ‘ghasab sebagaimana hadits Nabi di atas haram baginya untuk menjejakkan kaki di surga. Kasus bobolnya kas Aceh Utara yang memanfaatkan bunga dari hasil deposito dengan cara yang tidak benar jelas-jelas sangat merugikan masyarakat Aceh Utara. Hak rakyat tersebut tidak boleh diambil dengan berbagai alasan dan cara memanfaatkan hasil bunga deposito walaupun sedikit. Kita berharap agar kasus ini dapat dituntaskan demi kebenaran dan uang yang telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dapat dikembalikan secara utuh.
Kedua, yang berkenaan dengan al-‘ghulul (penyelewengan harta negara) atau dapat juga disebut dengan penyalahgunaan jabatan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud: “Barang siapa yang kami angkat menjadi pegawai untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya penyelewengan (korupsi)”
Contoh dari hadits tersebut sangat kerap ditemui. Apalagi pasca tsunami di Aceh banyak sekali bantuan yang diperoleh dari negara-negara asing maupun pihak-pihak donor, PBB, dan LSM-LSM asing maupun lokal. Proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia banyak ditemukan proses kecurangan. Mulai dari tender proyek yang sering di-kolusi-kan, pelaksanaan proyek, sampai pelaporan proyek.. Bahkan ada proyek yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan karena dananya telah dimanfaatkan untuk kepentingan manajemen atau individu. Seharusnya mekanisme terhadap pengadaan barang dan jasa ini dijalankan sesuai dengan Kepres RI No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga tidak ada pejabat atau oknum yang memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh fee yang besar (’ghulul).
Kemudian kasus yang menimpa mantan Bupati Aceh Tenggara, Armen Desky, dapat juga dikategorikan dengan ‘ghulul. Beliau telah terbukti menyalahgunakan jabatan untuk menguras APBD sejak 2004 hingga 2006. dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan, kerugian negara mencapai lebih dari 26 miliar rupiah. Beliau didakwa telah mencairkan dan menggunakan uang dari dana kas daerah pos anggaran yang tidak termasuk bagian lain dan pos bantuan sosial. Hasil dari perbuatannya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan sejawatnya (Serambi Indonesia, 6 Agustus 2009).
Ketiga, yang berkaitan dengan ar-risywah (suap). Mengenai hal ini terdapat dalam surat al-Maidah ayat 42: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (suap atau sogokan).” Dalam sebuah riwayat dari at-Tabrani dalam al-Kabir-nya dari Tsaubah berkata: Rasulullah SAW melaknat penyuap dan yang disuap dan si perantara. Artinya orang yang menjadi perantara suap bagi keduanya.”
Suap dapat diidentikkan dengan uang terima kasih dan melakukan praktik pungutan liar (pungli). Fenomena ini lazim ditemukan di kantor-kantor pemerintahan. Ada berbagai model yang diterapkan seperti uang pungutan untuk mempermulus suatu proyek yang ditenderkan, uang terima kasih karena telah mengurus kewajiban administrasi dan lain-lain. Suap tentu juga sangat merugikan orang lain. Misalnya ada beberapa perusahaan yang mengikuti tender di suatu dinas, perusahaan mana yang memberikan imbalan besar terhadap panitia tender biasanya segera diluluskan.
Kasus suap juga sering terjadi pada saat pemilihan untuk menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan. Seperti kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dimenangkan oleh Miranda S. Goeltom terindikasi adanya suap. Bahkan KPK telah menetapkan empat tersangka yang menerima aliran uang (www.antara.co.id, 4 Agustus 2009). Kasus serupa juga terjadi pada Direktur PT. Masaro Radiokom yang telah menyuap Ketua Komisi Kehutanan DPR RI agar mengeluarkan rekomendasi bagi pengadaan SKRT di Departemen Kehutanan. Akibat perbuatan mereka negara dirugikan sebesar 180 miliar rupiah (www.kpk.go.id).
Keempat, dalil tentang al-khianah (khianat). Keterangan ini termaktub dalam surat al-Anfal ayat 27 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” Sabda Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud: “Sampaikan amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.”
Jabatan kepala daerah adalah amanah besar dari rakyatnya. Sehingga apabila kepala daerah melakukan kecurangan dengan meraup uang rakyat untuk memperkaya diri adalah sebuah pengkhianatan yang besar. Sangat banyak kepala daerah yang telah berhasil diusut kekayaannya selama mereka menjalankan amanah dari rakyat. Dalam Newsletter Transparansi Volume 2008 No. 2 disebutkan bahwa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah berhasil memenjarakan beberapa kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Di antaranya adalah Abdullah Puteh (Gubernur NAD), Suwarna Abdul Fattah (Gubernur Kalimantan Timur), Abu Bakar Ahmad (Bupati Dompu), Syaukani Hasan Rais (Bupati Kutai Kertanegara), Hendy Boedor (Bupati Kendal), Agus Supriyadi (Bupati Garut), Sjachriel Darham (Gubernur Kalimantan Selatan), Vonnie Anneke Panambunan (Bupati Minahasa Utara), Drs. H. Abdillah Ak MBA (Walikota Medan), H. Ramli (Wakil Walikota Medan), Amiruddin Maula (mantan Walikota Makassar), Saleh Djasit (mantan Gubernur Riau), dan masih banyak beberapa kepala daerah yang sedang diusut.
Kelima, yang dikategorikan dengan al-haraabah (perampasan). Dalam surat al-Maidah ayat 33 Allah berfirman: “Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang berbuat haraabah dengan maksud memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berbuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dihilangkan dari bumu (dibunuh). Itulah balasan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka akan mendapat azab yang besar.”
Terkait masalah gaji ke-13 anggaran tahun 2009 yang terlambat dibayar patut pula dipertanyakan. Ada apa dibalik keterlambatan tersebut? Kasus ini terjadi di Kabupaten Pidie. Padahal KPKN (Kantor Pembendaharaan Kas Negara) Propinsi Aceh telah mentransferkan hak-hak rakyat (pegawai negeri sipil) tersebut ke pemerintah kabupaten masing-masing. Dana yang berasal dari APBN 2009 memang sudah diplotkan untuk membayar hak-hak rakyat sipil yang telah mengabdi kepada negara. Sampai saat ini, kasus keterlambatan ini sedang diselidiki oleh Kejati Aceh. Walaupun kasus ini belum diputuskan secara hukum, namun kasus ini dapat dianalogikan terhadap perampasan (haraabah) secara terang-terangan terhadap hak rakyat (pegawai negeri sipil).

Hukuman Korupsi Dalam Islam
Di dalam hukum Islam, ada beberapa prinsip-prinsip tentang hukum pidana, yaitu: 1) hukuman hanya ditimpakan kepada orang yang berbuat jarimah atau pidana. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat al-An’am ayat 164: “Dan tidaklah seseorang berbuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”, 2) adanya kesengajaan, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 42: “Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika keluarga si terbunuh menyedekahkannya.”, 3) hukuman hanya dijatuhkan apabila kejahatan tersebut secara meyakinkan telah diperbuat, seperti dalam hadits Nabi: “Tinggalkanlah menghukum dalam masalah yang syubhat, karena sesungguhnya hakim itu apabila bersalah karena memaafkan lebih baik daripada bersalah karena menghukum.”, dan 4) berhati-hati menghukum, membiarkan tidak menghukum dan menyerahkannya kepada Allah apabila kekurangan bukti (Ismail Muhammad Syah, dkk, 1992:228-229).
Mengacu pada prinsip tersebut, hukuman dalam Islam dibagi dua, yaitu hukuman akhirat sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur’an dan hukuman duniawi yang diputuskan oleh hakim dan dilaksanakan hukumannya di dunia. Adapun hukuman duniawi juga dibagi dua, yaitu hukuman yang berdasarkan ‘uqubah nash yang berupa qishash, diat, dan hadd, sedangkan hukuman yang berdasarkan kepada kebijaksanaan hakim (‘uqubah tafwidiyah) berupa ta’zir.
Berlakunya hukuman qishash, diat, dan hadd sudah sangat tegas aturannya dan terdapat dalam Al-Qur’an. Hukuman tersebut dijalankan dalam kehidupan dunia sehingga dapat menghapuskan hukuman akhirat akibat perbuatannya. Sedangkan hukuman ta’zir berlaku di dunia berdasarkan pertimbangan akal sehat dan keyakinan hakim untuk mewujudkan maslahat dan menimbulkan rasa keadilan. Dengan demikian, hukuman ta’zir adalah pilihan tepat bagi para koruptor. Menurut Rusjdi Ali Muhammad dalam buku Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi, mengemukakan bahwa hukuman ta’zir dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat, salah satunya adalah korupsi (2003:153).
Pemberlakuan hukuman ta’zir bagi pelaku korupsi dapat diterapkan berdasarkan tingkat kesalahannya dengan cara seperti: 1) al-‘uqubah an-nafsiyah, yaitu hukuman yang berkaitan dengan jiwa seseorang, seperti peringatan dan ancaman, 2) al-‘uqubah al-badaniyah, yaitu hukuman yang dikenakan pada badan manusia, seperti hukuman mati, hukuman cambuk, bahkan dapat juga berlaku hukuman potong tangan, 3) al-‘uqubah al-maaliyah, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas harta kekayaan seseorang, seperti diat, denda, ataupun penyitaan, dan 4) pidana atas kemerdekaan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada kemerdekaan seseorang, seperti hukuman pengasingan atau penjara.
Di antara ke-empat hukuman tersebut yang belum diterapkan di negara kita adalah hukuman berupa ‘uqubah badaniyah. Jika ini diterapkan akan menjadi sebuah fenomena baru dalam sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, hakim yang menyidangkan para koruptor harus bekerja dengan hati-hati dalam mengambil keputusan hukum agar hukuman yang diputuskan kepada si pelaku benar-benar adil dan mampu memberikan efek jera. Sehingga perbuatan mereka tidak akan terulang bahkan akan menjadi ancaman bagi orang lain yang berniat untuk melakukan korupsi.

Beberapa Solusi
Ada beberapa solusi yang dapat dikembangkan untuk mencegah terjadinya korupsi. Pencegahan korupsi sedini mungkin sangat berdampak terhadap perkembangan tatanan pemerintahan selanjutnya. Filosofi Islam tentang pencegahan dapat kita lihat dari adagium “mencegah suatu penyakit lebih baik daripada mengobatinya”. Pemahaman yang dapat kita kembangkan adalah suatu sistem pencegahan yang baik terhadap korupsi lebih baik daripada memberantas secara tuntas korupsi itu sendiri.
Adapun beberapa solusi yang penulis tawarkan antara lain: pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat secara luas harus diberikan mandat dan kepercayaan secara penuh untuk terlibat dalam setiap kegiatan publik. Misalnya pada pembahasan anggaran di tingkat legislatif. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang ke mana saja anggaran pembangunan publik dikeluarkan. Kemudian dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, masyarakat dilibatkan untuk mengawasi keberlangsungan sebuah proyek di wilayah mereka. Membentuk komite-komite masyarakat pemantau independen juga sangat efektif. Pembentukan komite ini dapat bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Mahasiswa, dan tokoh-tokoh masyarakat yang fokus terhadap permasalahan korupsi. Dengan melibatkan masyarakat setempat, proses pembangunan di wilayahnya akan terkontrol dari praktik-praktik korupsi.
Kedua, perlunya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ada baiknya diajarkan sedini mungkin untuk memproteksi generasi penerus bangsa. Beberapa waktu lalu, telah dicanangkan juga “kantin kejujuran” yang memberikan edukasi terhadap bahaya korupsi. Pendidikan anti korupsi layak dipertimbangkan juga untuk disisipkan dalam setiap mata pelajaran atau pelajaran agama guna menumbuhkan sikap benci terhadap perilaku korupsi. Pada tingkat perguruan tinggi, pendidikan anti korupsi juga berguna membentuk pola pikir mahasiswa. Karena di tangan mahasiswa nantinya tampuk kepemimpinan bangsa akan bergulir.
Ketiga, pemberlakuan sistem hukum yang tegas. Bagi para pelaku korupsi harus diberikan hukuman yang setimpal agar menjadi pelajaran bagi masyarakat. Sebagaimana dalam hukum Islam, pelaku korupsi dihukum dengan tegas berdasarkan kebijaksanaan hakim. Hukuman yang paling berat bisa berupa hukuman mati atau hukuman gantung. Dan hukuman yang paling ringan adalah diberi peringatan maupun teguran, tetapi tetap dipublikasikan di hadapan publik sebagai hukuman moral.
Keempat, memberikan gaji yang layak bagi pegawai pemerintahan ataupun karyawan dalam sebuah perusahaan. Penggajian yang layak ini dapat dilihat berdasarkan tingkat kinerja seorang pegawai. Dengan sistem gaji yang layak, instansi pemerintahan juga wajib mengeluarkan surat larangan untuk menerima hadiah dari pihak-pihak lain. Bagi pejabat penting dalam pemerintahan, ada baiknya harta kekayaan dilaporkan secara rutin guna menghindari mengalirnya dana-dana liar ke rekening mereka. Karena sangat banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan.

C. Kesimpulan
Tidak ada satu dalil pun yang membenarkan perilaku korupsi dalam Islam. Bahkan Islam melarang dengan tegas terhadap tindakan korupsi karena di dalamnya mengandung unsur pencurian, penggunaan hak orang lain tanpa izin/penyalahgunaan jabatan, penyelewengan harta negara, suap/sogok, pengkhianatan, dan perampasan/perampokan.
Islam memandang korupsi sebagai perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, mengganggu kepentingan publik, dan menimbulkan teror terhadap kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Hukum Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap perilaku korupsi seperti hukuman terhadap jiwa, hukuman terhadap badan, hukuman terhadap harta benda, dan hukuman terhadap kemerdekaan seseorang.
Dalam upaya meminimalisir terjadinya korupsi, filosofi Islam menganjurkan agar dilakukan pencegahan secepat mungkin. Sebagaimana adagium “mencegah suatu penyakit lebih baik daripada mengobatinya”, begitu juga dengan korupsi yang lebih baik dicegah daripada diberantas secara tuntas. Untuk itu diperlukan langkah dan strategi yang tepat, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan menanamkan pendidikan anti korupsi secara dini bagi generasi penerus bangsa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s